Jakarta – Politik dinasti selama ini tumbuh subur di seantero negeri. Saatnya bergerak menolak politik dinasti yang telah membunuh sendi-sendi demokrasi.

“Salah satu gerakan yang harus didorong sekuat mungkin oleh LSM dan parpol mulai melihat manusia sebagai manusia. Jadi manusia bukan dilihat dari hubungan biologis atau genetisnya. Jangan biarkan politik dinasti membunuh demokrasi,” kata Sekjen Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni, kepada detikcom, Rabu (25/6/2015).

Sebenarnya inti dari demokrasi adalah memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat dari latar belakang apa pun untuk menjadi pemimpin. Tidak peduli apakah dia dari kalangan elite atau rakyat biasa, semua mestinya diberi ruang berpartisipasi baik sebagai pemilih maupun orang yang dipilih dalam kontestasi politik.

“Dengan lahirnya politik dinasti itu justru mengingkari makna demokrasi itu sendiri,” tegas Mantan Ketua Umum PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) ini.

Politik dinasti membuat kekuasaan hanya beredar atau berputar di kalangan keluarga tertentu. Ini indikasi bahwa demokrasi tidak berjalan di jalan yang baik dan ada kecenderungan pembusukan demokrasi, karena orang dipilih bukan karena kapasitas tapi karena keluarga orang tertentu. Sehingga pada saat menjadi pemimpin pun membela kepentingan golongannya dan tak sedikit yang berurusan dengan penegak hukum.

“Yang terjadi justru politik dinasti untuk memproteksi kepentingan keluarga, bisnis keluarga, kepentingan kekuasaan, jadi menurut saya buruk sekali,” tegasnya.

Jadi sudah saatnya politik dinasti diakhiri. Mengakhiri politik dinasti sama dengan memberi angin segar bagi demokratisasi di Indonesia. Rakyat bisa menolak politik dinasti dengan tak memilih pemimpin yang berurusan dengan dinasti politik tertentu, sementara parpol tentu bisa tak mencalonkan mereka yang berpolitik dinasti.

“Jadi tidak ada alasan bagi kita tidak memerangi politik dinasti,” pungkasnya.
(van/tor)