Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni meninjau lokasi Percepatan Reforma Agraria (LPRA) di Desa Muktisati Kecamatan Cipaku, Ciamis, Jawa Barat, Senin (15/5/2023).
Wamen ATR/BPN, meninjau langsung Tanah Negara Eks HGU Perkebunan PT. Maloya dengan luas hasil pengukuran kadastral seluas 1.031.533 m2 yang telah berakhir pada 31 Desember 2010. Hal ini sesuai amanah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri ATR/BPN.
“Amanah Presiden melalui Pak Menteri adalah supaya negara hadir di tengah-tengah masyarakat menjalankan Reforma Agraria dengan niat tulus ikhlas,” ucap Raja Antoni saat berdialog dengan masyarakat.
Wamen ATR/BPN menjelaskan sampai saat ini sudah melakukan kegiatan penyuluhan, pengukuran bidang, dan pemberkasan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis. Selanjutnya akan segera disahkan SK Penetapan dari Kementerian ATR/BPN.
“Ketika tahap inventarisasi selesai, pengecekan selesai lalu diajukan ke pusat untuk dibuat SK. Saat itu juga bisa tanah ini bisa kita redis,” ujarnya.
Diketahui, jumlah subjek sesuai yang diusulkan ke Kementerian ATR/BPN yaitu 428 Bidang dengan Jumlah KK Sebanyak ± 275 KK. Selain itu ada berbagai fasilitas umum seperti Institut Agraria, Pondok Pesantren serta beberapa aset pemerintah.
“Dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama mudah-mudahan proses redistribusi tanah eks PT Maloya dapat segera terlaksana,” tuturnya.
Ia berharap akhirnya masyarakat dapat menguasai dan memberdayakan tanah tersebut untuk dapat bercocok tanam lebih produktif dan menuai kesejahteraan.
“Bukan hanya untuk bercocok tanam ya bapak ibu. Tetapi yang paling esensial adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran bapak ibu semuanya,” tutup Raja Antoni.
