TribunNews, Rabu, 14 Januari 2015
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR semestinya tidak lagi menggelar fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) terhadap calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan (BG) hari ini seandainya Presiden Joko Widodo langsung mengambil langkah tegas.
Karena Jokowi seharusnya membatalkan pencalonan Komjen Budi Gunawan begitu yang bersangkutan ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan transaksi mencurigakan atau transaksi tidak wajar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin siang.
“Ini blunder terbesar Jokowi. Mestinya begitu (Budi Gunawan) ditetapkan sebagai tersangka, Jokowi langsung menarik surat pencalonan itu dari DPR,” tegas Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Raja Juli Antoni, saat dikonfirmasi, Rabu (14/1/2015).
Namun sayang, Jokowi tidak melakukannya. Makanya saat ini posisi Jokowi terjepit.
Apalagi Komisi III DPR telah menyetujui Kepala Lemdikpol tersebut sebagai Kapolri.
“Lawan-lawan politik Jokowi akan senang. DPR bisa beralasan mereka hanya mengamini usulan Jokowi. Ini menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi Jokowi lemah. Bisa menjadi ‘cicak vs buaya’ jilid kesekian ini,” ungkapnya.
Langkah blunder Jokowi ini tak lepas dari kuatnya pengaruh partai-partai pendukung pemerintah.
Dia tak menampik bahwa politik itu seni berkompromi.
Apalagi dukungan partai politik itu riil dibutuhkan terutama Jokowi tidak punya partai.
“Tapi pencalonan Kapolri ini tidak bisa dinegosiasikan,” ujarnya.
Dia membandingkan, saat mengangkat HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung, Jokowi masih bisa mencari alibi.
Karena secara personal HM Prasetyo yang merupakan politikus NasDem tersebut tidak punya masalah hukum, walau tidak punya prestasi saat berkarier di Kejaksaan.
Sementara Komjen Budi Gunawan saat ini jelas tersangkut masalah hukum dan sudah menjadi tersangka KPK. Karena itu, mumpung masih ada kesempatan, Jokowi harus menarik surat pencalonan Budi Gunawan tersebut.
Karena DPR baru akan menggelar Sidang Paripurna pengambil keputusan besok. “Jadi masih bisa direvisi,” tukasnya.
Hal ini sekaligus momentum yang tepat bagi Jokowi untuk menunjukkan dirinya sebagai presiden yang independen.
Karena informasi yang sudah ramai berkembang menyebutkan, pencalonan Budi Gunawan itu merupakan desakan dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
“Ini justru momentum bagi Jokowi untuk keluar dari bayang-bayang atau tekanam PDIP, NasDem dan partai koalisi lainnya dengan mencabut pencalonan Budi Gunawan. Jokowi harus membuktikan sebagai presiden rakyat,” kata Raja Juli Antoni.
http://www.tribunnews.com/nasional/2015/01/14/jokowi-dinilai-blunder-besar-tidak-batalkan-pencalonan-budi-gunawan
