KOMPAS(Nasional) – Rabu, 14 Sep 2011
Berita memprihatinkan datang dari Ambon pada Minggu, 11 September lalu. Bentrokan antarwarga di daerah-daerah perbatasan telah mengakibatkan 67 orang luka-luka dan 100-an orang mengungsi.
Pertikaian antarwarga ini, menurut berita Kompas (12/9), disulut oleh kesimpangsiuran berita mengenai meninggalnya seorang tukang ojek, Darfin Saimen (32), asal Waihaong, Sabtu, 10 September.
Belum dapat diberikan analisis paripurna mengenai apa, mengapa, dan bagaimana kelanjutan bentrokan ini. Namun, ada beberapa catatan kecil hasil penelitian lapangan penulis di Kota Ambon baru-baru ini, yang dapat menggambarkan keadaan masyarakat di situ.
Dua belas tahun setelah kerusuhan Ambon, fakta terakhir menunjukkan proses pembangunan perdamaian, termasuk upaya rekonsiliasi dan penyembuhan trauma, berjalan lambat. Yang paling mengkhawatirkan, terbatasnya ruang interaksi antara komunitas Islam dan Kristen. Benar bahwa fasilitas publik tak lagi memiliki ”jenis kelamin” agama. Namun, perjumpaan di antara dua komunitas masih terbatas pada ”pertemuan formal”: di kantor atau di pasar. Rasa saling percaya di antara dua komunitas agama masih sangat rapuh. Penduduk Kota Ambon masih tinggal di permukiman yang segregatif berdasarkan agama.
Menurut beberapa aktivis perdamaian yang penulis wawancarai, pola interaksi penduduk dua komunitas agama di Ambon masih bersifat ”pertemuan siang”. Pada malam hari, setiap orang kembali ke komunitas agama masing-masing. Yang berlangsung adalah ”interaksi kulit, interaksi luar”, bukan ”interaksi hati, interaksi dalam”. Masih artifisial.
Rasa saling curiga di antara dua kelompok agama digambarkan sebagai fenomena ”bisik-bisik di balik pintu”, sebuah istilah yang merepresentasikan bahwa sebenarnya masih ada masalah ”di antara kita”, tetapi hanya dapat diartikulasikan kepada saudara seagama dan disembunyikan dari saudara agama lain.
Meminjam Ashutosh Varshney, pola interaksi dua komunitas agama di Ambon masih terbatas pada perjumpaan informal, sederhana, dan bersifat rutin belaka. Terasa masih banyak halangan untuk melangkah lebih jauh ke arah interaksi yang lebih terorganisasi melalui asosiasi bisnis, organisasi profesi, klub olahraga, dan komunitas pencinta yang lebih mampu mencegah terjadinya konflik. Pertikaian antarwarga pada 11 September itu dapat dibaca dari pisau analisis ini.
Kesadaran merata
Selain penegakan hukum dan imparsialitas aparat keamanan yang harus terus didorong dan dicermati, ada dua alasan untuk tetap optimistis bahwa bentrokan antarwarga (11/9) tak akan bereskalasi menjadi ”perang agama” baru.
Pertama, kesadaran yang relatif merata di kalangan penduduk Ambon (dan Maluku secara umum) bahwa mereka adalah korban. Berbagai macam kerugian fisik dan mental selama konflik mengantar penduduk Ambon ke titik jenuh untuk berkonflik. Meski hidup segregatif, penduduk Ambon terus mengembangkan toleransi guna mencegah ketersinggungan ”saudara kita di sebelah”. Semua pihak harus menjaga kejenuhan berkonflik ini sebelum ada provokasi politik sebagai energi baru untuk memobilisasi konflik.
Kedua, konflik telah melahirkan kesadaran institusi keagamaan berbenah diri. Pembenahan secara sistematis terlihat terutama dalam tubuh Gereja Protestan Maluku (GPM). Dalam beberapa keputusan dan laporan program kerja GPM 10 tahun terakhir, terlihat keinginan GPM untuk hadir sebagai ”Gereja orang Maluku”. Pembaruan teologi Gereja ”prokehidupan”, misalnya, telah membantu aparat Gereja merumuskan program konkret dalam mempromosikan perdamaian dan rekonsiliasi.
Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku di tengah konservatisme yang melanda MUI di level nasional justru dapat menempatkan diri pada konteks lokal yang mesti tetap mengampanyekan pentingnya ”pluralisme” bagi masyarakat Maluku. Setelah konflik, MUI bersama GPM dan Keuskupan Amboina aktif mendorong kelahiran Lembaga Antar-iman Maluku. Lahir pula pemikir Muslim di Maluku yang sedang bergumul merumuskan ”Islam Mazhab Ambon”, sebuah pandangan yang memperjuangkan proses inkulturasi Islam dan budaya lokal.
Jika diyakini bahwa institusi agama berperan dalam proses mobilisasi konflik Ambon, berbenahnya institusi keagamaan di Ambon tentu akan berperan mencegah konflik baru.
Akhirnya, sumber frustrasi terbesar masih berada di pundak pemerintah. Pemerintah Kota Ambon, Provinsi Maluku, dan Jakarta agaknya hanya tertarik pada program pembangunan infrastruktur yang manipulatif dan koruptif. Program jangka panjang seperti penguatan proses rekonsiliasi dan pemulihan trauma diabaikan begitu saja. Entah apa yang bisa diharapkan dari pemerintah yang bebal seperti ini!
Raja Juli Antoni
Kandidat Doktor di Universitas Queensland, Australia
