WAKIL Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni menegaskan seluruh rumah ibadah di Tanah Air akan disertifikasi pada 2024
Komitmen itu disampaikan Raja Juli saat menyerahkan tiga sertifikat Pura atas nama Pura Desa Adat Peguyangan di Denpasar Utara, Bali, Selasa, (15/11)
Bertempat di Pura Puseh lan Desa Peguyangan, Raja mengaku sering mendapat laporan rumah ibadah yang tidak memiliki sertifikat tanah.
“Saya mendapat laporan banyak rumah ibadah yang belum mendapatkan sertipikat. Karena itu selaras dengan arahan Pak Menteri Hadi Tjahjanto, Kementerian ATR/BPN akan memberikan perhatian terhadap hal ini,” ujar Raja.
Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, politisi PSI ini mengatakan, pihaknya terus mengejar sertifikasi rumah ibadah yang ditargetkan selesai pada 2024.
Menurutnya, penyerahan sertifikat adalah bentuk perlindungan negara terhadap hak asasi manusia. Dengan perlindungan itu umat beragama akan mendapatkan kenyamanan dalam beribadah
“Dengan adanya sertifikat ini, tanah rumah ibadah mendapat jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum ini akan menghindari dari mafia tanah yang jahat,” tandasnya.
Perhatian Kementerian ATR/BPN terhadap sertifikasi rumah ibadah ditunjukan dengan adanya beberapa MoU yang dibuat dengan beberapa ormas keagamaan. Baginya, hal itu akan turut mempercepat pendaftaran tanah.
“Kami sudah meneken MoU dengan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, minggu lalu dengan PGI, dan insyaallah dalam waktu yang akan datang dengan Konferensi Waligereja,” ujar Raja.
Sebelumnya pada Senin (14/11) Raja juga menyerahkan 3 sertfikat tanah Pura dan 1 tanah wakaf. Di antaranya adalah Pura Gede Desa Mambang, Pura Prajapati Banjar Adat Mambang Celuk Kaja, dan Pura Paibon Alit Nyuh Aya, Karangasem. Adapun sertifikat wakaf ialah rumah yang akan dialihfungsikan untuk kepentingan umat Islam.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyerahkan 42 sertifikat peralihan HGB menjadi SHM serta menyerahkan sertifikat pembangunan jalan tol Gilimanuk- Mengwi. (OL-8)
